Pertanian Cerdas Iklim: Merebut Kembali Makna Cerdas

 Catatan Kampus Cikabayan (13|04|2025)

Apa arti “cerdas” bila sawah kian sunyi dari suara petani yang membaca angin, dan ladang dikendalikan dari balik layar sentuh? Di tengah gegap gempita Pertanian Cerdas Iklim (Climate Smart Agriculture/CSA), kita menyaksikan lahirnya revolusi yang terasa megah di ruang seminar, namun asing di pematang. Teknologi dengan segala janji presisinya datang bak nabi baru, menjanjikan keselamatan dari krisis iklim, tapi kerap melupakan satu hal bahwa petani telah lebih dulu cerdas, jauh sebelum sensor dan algoritma turun ke sawah, ladang dan kebun. Ini adalah refleksi atas narasi dominan CSA yang terlalu menonjolkan teknologi dan mengaburkan kecerdasan yang tumbuh dari laku harian dan ketekunan mendengar alam. Penulis tidak menolak teknologi, tapi untuk refleksi bahwa kecerdasan sejati tak selalu hadir dalam bentuk kabel, sinyal dan coding, tapi juga dalam tubuh yang tahu kapan menanam dan kapan berharap.

Ketika Tanah Retak Bukan Karena Langit: Kekeringan sebagai Gejala Sistemik

Catatan Kampus Cikabayan (10|04|2025)

Selamat datang angin Tenggara. Angin kering yang membisikkan nama-nama lama dari cerita rakyat. Tangaroa, dewa penguasa lautan dalam mitologi Timur Nusantara kuno dipercaya turun dari langit untuk menguji ketahanan bumi. Di tanah sawah dan ladang yang akan retak, kehadirannya terasa bukan hanya sebagai fenomena alam, tetapi sebagai pengingat apakah kita sudah cukup bijak mengelola air, atau justru menimbun keserakahan di bendungan dan birokrasi? Tahun ini kita menyambut musim kemarau dengan catatan prediktif yang "seolah menenangkan”. Menurut prediksi resmi BMKG, musim kemarau 2025 akan datang tanpa anomali besar dengan curah hujan cenderung normal, El Niño netral dan IOD stabil. Sebagian besar wilayah Indonesia akan memasuki musim kemarau mulai bulan April hingga Juni, dan puncaknya terjadi pada Juni hingga Agustus. Namun justru karena itu, mengantarkan kita pada pertanyaan apakah sistem tata kelola air kita mampu menghadapi kemarau yang “biasa-biasa saja”?

Ketahanan Pangan dalam Ruang yang Dikunci: Krisis Lahan, Deforestasi, dan Kedaulatan Ruang

Catatan Kampus Cikabayan (09|04|2025)

Ketahanan pangan Indonesia berada dalam tekanan ganda antara kebutuhan untuk memperluas lahan pertanian tanaman pangan dan tuntutan global mitigasi perubahan iklim yang melestarikan hutan. Data Kementerian ATR/BPN tahun 2022, luas baku sawah nasional adalah 7,46 juta hektare atau dengan kata lain menghasilkan rasio hanya 276 m2/kapita. Angka ini termasuk rendah jika dibandingkan dengan negara-negara penghasil beras utama seperti Thailand (5.230 m²/kapita), Myanmar (2.460 m²/kapita), Vietnam (1.080 m²/kapita), dan India (1.090 m²/kapita) menurut data FAOStat dan World Bank (2021–2022). Negara-negara ini adalah pemasok beras utama ke Indonesia. Ini sinyalemen alarm bagi ketahanan pangan nasional, terutama ketika produksi pangan belum sepenuhnya mampu mengejar pertumbuhan jumlah penduduk dan perubahan pola konsumsi. Di sisi lain, agenda konservasi dan komitmen pengurangan deforestasi menjadi batas ruang gerak ekspansi lahan pertanian. Pertanyaan mendasarnya, bagaimana Indonesia dapat menjamin ketahanan pangan ketika lahan pertanian yang tersedia semakin terbatas dan perluasan ke kawasan hutan menghadapi hambatan ekologis dan etis?

Melampaui Konsensus Perubahan Iklim: Beli Karbon, Bukan Menjual Hutan

Catatan Kampus Cikabayan (08|04|2025), dikuat juga di https://pili.or.id/melampaui-konsensus-perubahan-iklim-beli-karbon-bukan-menjual-hutan/

Sudah jamak diketahui bahwa salah satu fondasi utama dalam perumusan kebijakan lingkungan global saat ini adalah konsesus perubahan iklim. Seiring dengan itu juga mulai muncul pertanyaan-pertanyaan kritis, apakah seluruh konsensus tersebut merepresentasikan kebenaran ilmiah universal, ataukah justru menjadi bagian dari produk dari dinamika politik kepentingan global yang kompleks? dan mengapa Amerika Serikat menarik diri dari Perjanjian Paris? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi titik masuk untuk mengeksplorasi prespektif lain bagi narasi perubahan iklim global saat ini, terutama dalam konteks Indonesia.

Keputusan Amerika Serikat untuk menarik diri dari Perjanjian Paris kerap ditafsirkan sebagai bentuk penolakan terhadap urgensi perubahan iklim yang telah menjadi konsensus global. Tafsir ini terlalu menyederhanakan dinamika kompleks yang melatarbelakangi kebijakan tersebut. Langkah Amerika dapat dibaca sebagai bentuk perlawanan terhadap narasi dominan komunitas internasional. Kontruksi narasi tersebut tidak selalu mencerminkan kepentingan strategis semua negara secara adil dan proporsional. Langkah ini bukan hanya soal penolakan terhadap sains, melainkan ekspresi kebijakan nasional mereka yang memprioritaskan kedaulatan energi, ketahanan industri, dan penolakan terhadap dominasi kerangka kerja iklim internasional yang dianggap menekan secara tidak proporsional oleh mereka.

Postcolonial Climate

 Catatan kampus Cikabayan (06|04|2025) dimuat juga di https://pili.or.id/postcolonial-climate/

Isu perubahan iklim telah menjadi arena moral dan politis yang paling dominan dalam diskursus global abad ke-21. Narasinya menjadi agenda penyelamatan bumi yang tak mengenal batas negara, ras, agama, gender dan kelas sosial. Di balik semangat universal yang adi luhung, terjalin relasi kuasa yang tidak simetris yang semakin hari semakin nampak. Narasi iklim global, dalam banyak hal, masih mencerminkan warisan kolonialisme yang belum benar-benar usai terutama di negara negara berkembang di tropis, termasuk Indonesia

Pada era kolonial, wilayah-wilayah tropis dieksploitasi sebagai lumbung bahan mentah untuk menopang revolusi industri di Eropa. Rimba dijungkirkan jadi barisan tanam seragam, dan masyarakat lokal perlahan digiring tunduk pada irama ekonomi yang mengalir deras ke negeri-negeri jauh, penguasa koloni. Kini pada abad 21 dengan wajah yang lebih modern, skema-skema mitigasi iklim global justru kembali mengarahkan wilayah tropis (baca: Indonesia) sebagai sumber solusi atas krisis yang sebagian besar bukan mereka sebabkan. Konservasi hutan tropis, proyek karbon offset, dan perdagangan emisi, seluruh menciptakan sistem arsitektur baru pengendalian, di mana negara-negara berkembang di wilayah tropis diminta menyesuaikan diri terhadap target dan logika yang mereka rancang.